Dewan Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) memperingatkan potensi krisis guru di Kota Bontang seiring rencana pensiunnya sekitar 100 tenaga pengajar pada 2026.
Kondisi ini dinilai dapat menjadi “bom waktu” bagi keberlanjutan pendidikan apabila tidak segera diantisipasi pemerintah daerah.
Pengurus Dewan Pendidikan Kaltim, Rediyono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bergerak cepat menyiapkan skema rekrutmen.
“Rekrutmen ini harus dimulai dari sekarang. Karena prosesnya cukup panjang. Apalagi saat ini kan tidak boleh ada tenaga honorer. Jadi, paling cepat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya, Senin (1/12/2025).
Ia menilai, menunggu seleksi aparatur sipil negara (ASN) bukan solusi karena prosesnya memakan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kekosongan guru.
Kekosongan tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kualitas belajar mengajar.
“Belajar mengajar ini tidak bisa digantikan oleh alat. Harus ada tatap muka antara guru dan murid. Di situ, ada transfer ilmu yang terjadi. Karena terbangunnya hubungan emosional. Hal ini tidak bisa digantikan oleh teknologi,” ujarnya.
Jika kekosongan guru tidak dapat dihindari, guru yang tersisa terpaksa merangkap mengajar beberapa mata pelajaran. Namun, Rediyono menegaskan cara tersebut tidak akan efektif.
“Setiap guru ini kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin guru agama misalnya, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Mungkin bisa, tetapi hasilnya tidak maksimal,” terangnya.
Ia meminta pemerintah menyelesaikan ancaman kelangkaan guru sebelum gelombang pensiun terjadi. Menurutnya, kewenangan rekrutmen PPPK yang dapat dilakukan pemerintah kota memungkinkan proses lebih cepat.
“PPPK ini kan domainnya bisa Wali Kota. Sehingga, birokrasinya bisa dipangkas,” katanya.
Selain sekolah negeri, Rediyono menyoroti dampak rekrutmen terhadap sekolah swasta. Rekrutmen PPPK berpotensi menarik guru-guru dari sekolah swasta ke sekolah negeri, sehingga krisis guru dapat berpindah.
“Karena misalnya pembukaan rekrutmen itu, guru-guru swasta pastinya ikut tes tersebut. Hal ini pun pastinya akan berdampak pada jumlah guru di sekolah swasta. Pasti akan berkurang. Krisis guru ini akan pindah ke sekolah swasta,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah merancang pola rekrutmen yang adil dan komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Jadi menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru,” tambahnya.